Kemiripan Kasus Wartawan Diananta dan Jerinx SID

Jerinx SID dan Diananta. Foto: istimewa

I Gede Ary Astina meradang selepas sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (3/11/2020). Jerinx — begitu ia disapa, meluapkan kekesalan di hadapan puluhan wartawan.

Penabuh drum Superman Is Dead (SID) itu terdakwa kasus UU ITE atas posting narasi “IDI Kacung WHO”. Jerinx dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dengan nada tinggi, Jerinx mempertanyakan pihak yang ingin memenjarakannya.

“Saya lucu melihatnya, dari pihak IDI Pusat, IDI Bali, mereka semua bilang tidak ingin memenjarakan saya. Jadi siapa sebenarnya yang ingin memenjarakan saya?” ujar Jerinx usai persidangan dikutip kompas.com.

“Saya ingin tahu orangnya siapa yang ingin memenjarakan saya dan ingin memisahkan saya dengan istri saya,” tambah Jerinx.

Jerinx menantang pihak yang ingin memenjarakannya untuk datang ke persidangan. “Coba datang sekali-kali ke sidang yang ingin memenjarakan saya. Dari IDI Pusat, IDI Bali enggak ada yang ingin memenjarakan saya. Siapa yang pesan sebenarnya, datang kalian ke sidang,” ucap Jerinx.

Perkara Jerinx mengingatkan saya kembali ke belakang. Saya ingin menulis sedikit ceceran memori saat sidang pemeriksaan saksi pelapor, Sukirman, di Pengadilan Negeri Kelas II Kotabaru. Saya divonis penjara 3 bulan 15 hari, dan bebas pada 17 Agustus 2020 ketika Hari Kemerdekaan RI ke-75.

Yang membedakan kasus saya dan jerinx adalah saya dibui karena sengketa jurnalistik, bukan narasi posting di media sosial. Tapi, saya dan Jerinx sejatinya punya kemiripan kasus.

Kami dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada kesamaan lain yang sangat menarik dari kasus saya dan Jerinx: pelapor sama-sama tidak berniat memenjarakan terlapor.

Saya dijebloskan ke penjara gara-gara sengketa karya jurnalistik yang sejatinya sudah beres di Dewan Pers. Entah kenapa, Subdit V Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan berkukuh meneruskan kasus saya ke pengadilan. Seingat saya, saat itu penyidik berpatokan bahwa tulisan saya bukan karya jurnalistik karena banjarhits.id tidak punya badan hukum.

Dalam PPR Dewan Pers Nomor 4/PPR-DP/11/2020, tertulis jelas bahwa yang bertanggung jawab redaksi kumparan.com, bukan banjarhits.id sebagai mitra. Tapi begitulah, saya tetap diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan karya tulis jurnalistik.

Pembaca tentu belum banyak tahu ketika sidang pemeriksaan saksi Sukirman di Pengadilan Negeri Kelas II Kotabaru. Saya lupa tanggalnya, tapi medio Juni 2020. Ini sidang offline pertama di PN Kotabaru sejak masa pandemi Covid-19.

Dalam sesi tanya jawab, seorang anggota pengacara (saya lupa namanya) Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, melontarkan pertanyaan menarik ke saksi pelapor Sukirman.

Saya kutip tanya jawab di antara seorang anggota pengacara, hakim ketua Meir Elisabeth Batara Randa, dan Sukirman. Saya ambil kutipan ini dari arsip rekaman selama persidangan di PN Kotabaru yang terbuka untuk umum.

Pengacara: Saudara saksi, pian atau bapak sadar enggak dengan saudara melapor ke polda mengakibatkan terdakwa (Diananta Putra Sumedi, red) itu ditahan atau terdakwa dapat ditahan dalam perkara ini? Atau memang itu yang saudara kehendaki, saudara melapor sehingga mengakibatkan terdakwa ditahan? Sementara pian bilang bahwa permasalahan di lapangan tidak seperti yang pian kira, tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Apakah dengan sadar pian melapor itu mengakibatkan saudara Ananta ditahan?

Hakim Meir Elisabeth: Saya singkatkan ya, bapak sengaja enggak sih supaya terdakwa ditahan, bapak sengaja melapor? Atau hanya melapor begitu?

Pengacara: Atau hanya mengingatkan maksudnya?

Hakim Meir Elisabeth: Maksudnya bapak (Sukirman, red) melapor karena bapak merasa rugi atau bapak sengaja melapor supaya dia (terdakwa Diananta, red) ditahan?

Sukirman: Yang jelas saya merasa, mengakibatkan saya sendiri, yang jadi bahasanya itu, sampai kita mengadu itu.

–pernyataan Sukirman dipotong hakim Meir–

Hakim Meir Elisabeth: “Ada enggak sih, oh biar dia ditahan, saya melapor saja lah. Ada enggak?”

Sukirman: Jadi begini, harapan kita sampai melapor itu, bahasa kita itu jangan dibesarkan lah. Jadi kita mengingatkan para wartawan.

–pernyaan Sukirman dipotong hakim Meir lagi.

Hakim Meir Elisabeth: Tapi ada enggak niat bapak untuk supaya dia (terdakwa Diananta, red) ditahan? Ibaratnya gini, saya sengaja nusuk dia, agar dia mati.

Sukirman: Enggak ada.

Hakim Meir Elisabeth: Enggak ada ya?

Sukirman: Enggak ada.

Mendengar kesaksian Sukirman dan pernyataan Jerinx, ada kemiripan pola pidana dari dua kasus ITE ini: Pelapor tidak ada keinginan menjebloskan terlapor ke penjara.

Toh, nasi sudah jadi bubur. Pelapor mestinya sadar bahwa laporan pengaduan masyarakat ke polisi dalam kasus ITE, tidak boleh dianggap sepele. Pasal 45A ayat 2 UU ITE punya ancaman pidana tak main-main: Hukuman maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Ancaman pidana maksimal ini sudah cukup untuk menjebloskan tersangka ke penjara. Saya, sekalipun kooperatif selama penyelidikan hingga tersangka, tetap saja ditahan karena penyidik punya alasan subjektif.

Dalam data base Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), angka kasus kebebasan berekspresi online 2008 – 2018 mencapai 262 kasus. Pada 2018, terjadi 25 kasus UU ITE.

Angka itu lebih sedikit ketimbang tahun 2017 sebanyak 52 kasus. Pada 2018, korban terbanyak adalah wartawan dan pengelola media sebanyak 8 kasus, kemudian masyarakat umum 4 kasus.

Adapun pada 2017, korban terbanyak masyarakat umum 30 kasus. Disusul aktivis 4 kasus dan jurnalis 2 kasus. Dari data Mahkamah Agung, seperti dikutip SAFEnet, ada 292 kasus terkait UU ITE sepanjang tahun 2018. Angka itu dua kali lipat lebih banyak ketimbang tahun 2017 sebanyak 140 kasus.

Jumlah kasus pada 2018 bahkan jauh lebih banyak dibanding angka kasus periode 2011 – 2017 yakni 216 kasus ITE. Posisi pertama kasus pidana ITE ditempati defamasi (149 kasus). Diikuti ujaran kebencian, melanggar kesusilaan, berita bohong, manipulasi informasi, ancaman, dan peretasan.

SAFEnet mempersoalkan isi pasal ‘sisipan’ 27 – 29 UU ITE dalam Bab Kejahatan Siber. Adapun pasal yang rawan persoalan, seperti pasal 26 tentang penghapusan informasi, pasal 36 tentang penghinaan dengan kerugian, pasal 40 tentang pemutusan akses, dan pasal 45 tentang ancaman pidana.

SAFEnet memberikan tiga lapis persoalan terhadap pasal-pasal tersebut:

  1. Tafsir hukum: Karena rumusan pasalnya tidak ketat (karet) dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum (multitafsir).
  2. Penerapan: Ketidakpahaman aparat penegak hukum di lapangan.
  3. Dampak sosial: Menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan seperti ajang balas dendam, barter kasus, alat shock therapy, dan chilling effect.

Saya pribadi sebagai korban UU ITE memohon Pemerintah dan DPR RI segera merevisi pasal-pasal karet tersebut. Sudah banyak korban-korban masuk penjara. Kami-kami ini sejatinya punya niat baik memperbaiki kehidupan bangsa lewat kritik, janganlah dibungkam pakai UU ITE. Saya sebagai wartawan, menyalurkan kontrol sosial lewat medium pemberitaan.

Barangkali Jerinx yang bukan wartawan, memilih saluran media sosial untuk menyalurkan kritik atas penanganan Covid-19. Kami tidak terafiliasi kelompok politik manapun. Kami bukan sosok oportunis. Demokrasi butuh asupan kritik dari rakyat untuk mengoreksi kebijakan.

Banjarmasin, 7 November 2020

Diananta P. Sumedi

(CEO banjarhits.com dan eks narapidana pers)

Avatar

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Divonis Bebas, Ini Rencana 2 Wanita Terdakwa Sabu Kotabaru

Read Next

Alasan Bupati Noormiliyani Fokus Bangun Desa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *