Kriminalisasi Pers di Era Demokratisasi

Dokumentasi wartawan di Kota Bontang saat aksi menolak kekerasan di Mapolres Bontang, Rabu (14/10/2020).

Keberadaan dunia pers dalam perjalanan bangsa ini tidak terpisahkan. Dunia pers senantiasa hadir dan mewartakan setiap fase perkembangan dinamika politik dan ekonomi, serta jatuh-bangunnya penguasa di negeri.

Sejarah mencatat dunia media (pers) menjadi pilar penting dalam episode perjalanan bangsa. Kebebasan pers dan idealisme seorang jurnalis terkadang dipertaruhkan, dan hal-hal tertentu, terutama ketika seorang jurnalis memberitakan hal yang ditabukan oleh penguasa.

Hal ini dapat dilihat ketika kita membuka beberapa file sejarah perjalanan sejarah pers di negeri ini. Dunia pers sejak zaman Orde Lama sampai Orde Reformasi saat ini, misalnya, telah menorehkan sejumlah catatan kelam bagi dunia pers.

Di era Orde Lama, sejumlah media dibekukan dan wartawan ditangkap-dipenjara oleh penguasa Orde Lama. Praktek kriminalisasi juga berlangsung di era Orde Baru bagi media atau wartawan yang memiliki idealisme dalam mewartakan kebenaran.

Dunia pers, selain berhadapan dengan penguasa negara, juga berhadapan dengan pemilik modal, pemilik media yang sekedar berhitung bisnis semata. Mayoritas para kapitalis media sekedar mengedepankan kepentingan bisnis.

Fenomena seperti ini pada akhirnya media tidak lebih sekedar menjadi media darling, media yang sekedar menjadi humas penguasa dan perilaku akomodatif dan kehilangan kritisisme.

Persoalan kritisisme ini yang sudah hilang dalam dunia media apalagi media mainstream yang berkolaborasi dan bersenggama ria dengan penguasa.

Hal ini dapat difahami bahwa dunia pers perlu dukungan kapital dari berbagai pihak. Salah satunya adalah berbaik hari dengan penguasa dan deal-deal iklan dan pemberitaan yang saling menguntungkan.

Artinya, dunia pers sangat sulit melepaskan diri dari dunia pasar, dunia kapitalis dan interes kepentingan bagi masing-masing media. Saya tidak mengatakan bahwa semua media atau pers bersifat akomodatif dan kehilangan kritisisme serta menjaga jarak dengan kekuaasaan.

Tidak dapat dinafikan bahwa intervensi kapitalis tidak bisa dihindari dalam dunia pers. Bahkan beberapa politisi nasional dan daerah berlomba-lomba punya perusahaan penerbitan atau media. Hal ini menggambarkan bahwa di era demokrasi saat ini antara politik dan bisnis media menjadi pasar yang menarik. Siapa yang menguasai media akan menguasai politik.

Di era demokratisasi saat ini atau era keterbukaan sejatinya warga memiliki kebebasan berpendapat atau berekspresi karena dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Namun yang terjadi saat ini justru praktek kriminalisasi dan intimidasi menjadi momok bagi pers atau jurnalis. Atas nama undangan ITE, keamanan, dan stabilitas nasional menjadi problem serius bagi pers dan jurnalis.

Hal ini dapat dikatakan masih perilaku Orde Lama dan Orde Baru yang bermetamorfosis di era demokrasi. Sejatinya, penguasa bisa memahami dunia pers adalah dunia independen.

Independen dalam arti memiliki kebebasan dalam mewartakan kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan prinsil-prinsip, etika jurnalis dan undang-undang pers yang berlaku.

Ya, sepertinya dunia pers dalam bayang-bayang ketakutan dan kegamangan berhadapan dengan rezim ITE dan rezim kapitalisme media. Maraknya media online saat ini sesungguhnya menjadi alternatif bagi pers yang tidak terkooptasi pagi industri kapitalisme media. Relatif memilik kebebasan dan tidak sandera bagi pemilik modal dan kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, menurut saya, media online yang independen menjadi penyeimbang bagi media darling, madia yang sekedar menjadi humas penguasa atau kepentingan kelompok tertentu.

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Politik Banjarmasin

Dosen FISIP UNISKA Banjarmasin

Avatar

admin

Read Previous

Massa Rizieq Shihab Potensi Tularkan Covid-19

Read Next

Untold Story: Misteri Berdarah Dua Penjara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *